TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS TUBRUKAN KAPAL (�ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 719 K/PDT/2017�)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Tubrukan Kapal di Sungai Barito Kalimantan antara kapal KM Marina Nusantara dengan kapal TK Pulau Tiga 330-22 yang ditarik kapal TB Bomas Segara, Perkara gugatan ini telah diputus oleh Mahkamah Agung. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kasus tubrukan kapal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan kapal pengangkutan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan yang dilakukan dengan analisis terhadap putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tubrukan kapal. Berdasarkan anlisis putusan Tanggung jawab perusahaan pengangkut di dalam KUHD, diatur dalam Pasal 321, Pasal 536, Pasal 537, dan Pasal 538 KUHD mengatur mengenai kewajiban. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur dalam Pasal 41, Pasal 54. Pasal 1365 KUHPerdata merupakan pasal yang inti mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menentukan kewajiban pelaku Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut baik di KUHD maupun di Undang-Undang Pelayaran. Di dalam kecelakaan kapal, khususnya tubrukan kapal, tanggung jawab perdata lebih dibebankan kepada perusahaan pengangkut tempat nakhoda bekerja. Hal ini diatur di dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh orang yang menjadi tanggungannya

1.  UEU-Undergraduate-17501-cover.Image.Marked.pdf - 207 KB
2.  UEU-Undergraduate-17501-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1165 KB
3.  UEU-Undergraduate-17501-publikasi.Image.Marked.pdf - 2326 KB
4.  UEU-Undergraduate-17501-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1125 KB
5.  UEU-Undergraduate-17501-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1418 KB
6.  UEU-Undergraduate-17501-abstrak.Image.Marked.pdf - 495 KB
7.  UEU-Undergraduate-17501-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 497 KB
8.  UEU-Undergraduate-17501-daftar isi.Image.Marked.pdf - 577 KB
9.  UEU-Undergraduate-17501-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 569 KB
10.  UEU-Undergraduate-17501-bab1.Image.Marked.pdf - 870 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• Tinjauan Atas Hak Anak Pekerja Migran dan Perlindungannya oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Suatu Studi Kep
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINJAUAN YURIDIS PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI JAKARTA BARAT
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI